Penggantian Alamat Blog Site Ini

Kepada semua pengunjung dan pembaca blog INSURE,

Kini kami telah berganti alamat blog site untuk peningkatan kualitas.

Teman-teman dapat mengakses www.blog.analisisinsure.com untuk melihat berbagai ulasan dan analisis isu-isu strategis terkini.

Untuk selanjutnya, blog site ini tidak akan di-update lagi.

Terima kasih. Silakan berkunjung ke blog site yang baru.

Ancaman Keamanan Nasional Yang Terabaikan

Oleh: Ni Made Vira Saraswati, peneliti INSURE

Rabu, 07 April 2010

Miris rasanya mendengar pernyataan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Jenderal Polisi Ito Sumardi, yang mengatakan bahwa hingga saat ini koordinasi penanganan perdagangan manusia (human trafficking) lemah. Padahal, dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bab VI ‘Pencegahan dan Penanganan’ pasal 57 menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat wajib mencegah terjadinya praktek perdagangan manusia dan membuat kebijakan, program, kegiatan, serta alokasi anggaran untuk menangani masalah ini. Di pasal selanjutnya, pasal 58 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan perdagangan manusia yang beranggotakan wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, LSM, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.

Menilik Kebijakan Penempatan TKI

Oleh: Mahendra Arfan Azhar, peneliti INSURE

Rabu, 07 April 2010

Besarnya kontribusi TKI terhadap perekonomian dalam negeri membuat mereka kerap disebut sebagai pahlawan devisa. Pada tahun 2008 menurut data Depnakertrans, remitansi (pengiriman uang ke Indonesia) TKI mencapai US$ 6.710 miliar atau urutan pertama pada sektor jasa dan urutan ke-2 setelah penerimaan devisa migas. Padahal, remitansi tersebut hanya berasal dari data perbankan 3,8 juta orang TKI di seluruh dunia dan belum memperhitungkan uang yang dibawa langsung TKI pulang. Tahun ini berdasarkan data Bank Indonesia, remitansi TKI sedikit turun karena faktor krisis global menjadi sekitar Rp 6,6 triliun. Remitansi itu juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga TKI yang diperkirakan berjumlah 16 juta orang.

Menilik Kebijakan ‘Open Sky’ ASEAN

Oleh: Ratna Ningtyastuti, asisten peneliti INSURE

Selasa, 06 April 2010

Pada tahun 2015 seluruh negara-negara yang tergabung dalam ASEAN diharapkan telah memiliki bandar udara internasional. Hal ini merupakan implementasi dari perjanjian open sky yang telah disepakati oleh para pemimpin ASEAN dalam deklarasi ASEAN pada bulan Oktober tahun 2003 di Bali, Indonesia.

Implementasi open sky ini dilakukan secara bertahap. Pada 2015, seluruh negara di kawasan ASEAN ditargetkan wajib menerapkannya. Sebelumnya pada bulan  Januari 2005, Indonesia pernah memberlakukan kebijakan open sky. Saat itu, langkah itu ditempuh guna mempermudah pengiriman bantuan  dan misi kemanusian dari negara-negara sahabat pasca bencana Tsunami di Aceh. Kebijakan open sky memungkinkan penerbangan langsung ke bandara tujuan, misalnya Singapore Airlines bisa terbang rute Jakarta- Bangkok langsung, dan Garuda bisa terbang Kuala Lumpur – Singapura.

Percepatan Pertumbuhan Ekonomi 2011

Oleh: Astri Fujiastuti, asisten peneliti INSURE

Selasa, 06 April 2010

Pemerintah mulai membahas tema dan rencana kerja pemerintah(RKP) tahun 2011. Pembahasan antara lain mengenai beberapa program percepatan pertumbuhan ekonomi tahun depan.(Investor Daily, 24 Maret 2010). Tahun 2011 disiapkan untuk mengakselerasi pertumbuhan  ekonomi, yaitu di kisaran 6-6,3%, meningkat dari target pertumbuhan tahun 2010 yang ditetapkan sebesar 5,5%. Dengan cara ini, pemerintah berharap target pertumbuhan sebesar 7% pada tahun 2013 dapat tercapai.

Atlet Sepakbola: Siapa Peduli?

Oleh: Lies Nurliyani, asisten peneliti INSURE

Kamis, 01 April 2010

Kongres Sepak Bola Nasional pada 30-31 Maret 2010 telah dilaksanakan. Anggota KSN yang terdiri dari wartawan (PWI), pengurus olahraga (KONI dan PSSI), serta pemerintah (Kemenpora), memiliki tujuan untuk memperbaiki persepakbolaan nasional, termasuk manajemen dan pembinaan prestasi. Berbagai pihak menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk meraih prestasi sepak bola nasional adalah dengan menurunkan Nurdin Halid dari jabatannya selaku Ketua Umum PSSI. Apabila PSSI dipimpin oleh orang yang lebih peduli dengan sepak bola nasional, kemungkinan akan lebih baik.

Keanggotaan East Asia Summit (EAS)

Oleh: Ni Made Vira Saraswati, peneliti INSURE

Rabu, 31 Maret 2010

Belum lama ini Kemenlu Indonesia menyatakan adanya perubahan kebijakan politik luar negeri dalam memandang perluasan keanggotaan East Asia Summit (EAS), forum 10 negara ASEAN dan negara tetangga di kawasan yakni  China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru. Menlu Marty Natalegawa menyatakan Indonesia mendorong adanya perluasan keanggotaan EAS yang memasukkan Amerika Serikat (AS) dan Rusia sebagai anggota. Sebelumnya, Indonesia menyatakan ketidaksepaktannya atas perluasan anggota yang secara geografis berbeda. Saat itu, Indonesia mengatakan, masuknya AS dan Rusia sebagai anggota akan menyebabkan EAS menjadi ‘PBB mini’.

Fokus Pengawasan RS: ‘Patient Safety’

Oleh: Mahendra Arfan Azhar, peneliti INSURE

Rabu, 31 Maret 2010

Pasal 57 ayat 1 UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit  mengamanatkan pembentukan badan pengawas Rumah Sakit (RS). Saat ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tengah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) sebagai payung hukum terhadap badan yang pembentukannya dilakukan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Bentuk pengawasannya ada dua, yakni pengawasan internal dan eksternal untuk memantau rumah sakit menjalankan hak dan kewajibannya sesuai undang-undang.

Urgensi Independesi Biro Kredit

Oleh: Astri Fujiastuti, asisten peneliti INSURE

Selasa, 30 Maret 2010

Perbankan nasional menilai sudah saatnya Indonesia memiliki Undang-Undang (UU) tentang Biro Kredit. Sehingga dengan UU tersebut, biro kredit yang ada bisa lebih independen dan memiliki data yang lengkap. (Media Indonesia, 4 Maret 2010).  Perbankan berharap dengan biro kredit yang independen dapat memberikan informasi seputar aktivitas keuangan hingga tagihan calon debitur. Sehingga perbankan tidak sulit dalam menentukan risiko calon debitor.  Saat ini, Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang belum memiliki biro kredit independen, tertinggal dengan Malaysia yang telah memiliki biro kredit sejak sepuluh tahun lalu dan Thailand sejak tahun 2002.

Melindungi Hutan Lindung Atas Keterdesakan Kebutuhan Energi dan Investasi

Oleh: Heryadi Silvianto, asisten peneliti INSURE

Selasa, 30 Maret 2010

Adanya pengaturan operasi tambang di kawasan hutan, dimana termasuk dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU Minerba), belum dapat menjamin terpecahkan permasalahan tambang. Beberapa faktor yang menjadi penyebab tumpang tindih lahan antara pertambangan dengan kehutanan tidak bisa dihindarkan karena